Demokrasi

Demokrasi di Negara Pluralisme

Oleh: Muh Hasyim

Berdasarkan KBBIV 

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.^[1]

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Karena praktik demokrasi diterapkan di sana untuk masyarakat elite pertama kalinya. Kemudian kata ini mengalami perkembangan mulai dari abab-5 sampai abad-20 sekarang.

Di negara kepulauan seperti Indonesia, demokrasi sudah dikenal di awal kemerdekaan Indonesia. Indonesia mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945 berkat demokrasi. Para pahlawan sebelum kemerdekaan NKRI tentu sudah bergelut dengan demokrasi. Lalu dilanjutkan oleh pahlawan sesudah kemerdekaan sampai sekarang.

Kita sebagai warga negara Indonesia baik usia muda maupun usia tua tentunya telah mengenal baik demokrasi di negara kita. Saya mengutip pernyataan pakar tata negara kita Refli Harun "Saya lebih baik hidup di daerah yang banyak singa dan harimaunya dari pada hidup di daerah yang aman tapi tidak ada demokrasinya". Dalam acara ILC yang ditayangkan di tvOne dengan tema pro-kontra Soeharto menjadi pahlawan nasional. 

Refli Harun mencontohkan perbandingan negera yang sudah maju karena menerapkan demokrasi dengan negara kita. "Kita jauh tertinggal dari Singapura, Jepang yang memulai demokrasi tidak jauh dengan kita". Artinya kita masih tertinggal dari negara tersebut karena demokrasi di negara kita mati suri.

Era orde lama demokrasi  kurang berkembang karena pemimpin saat itu terkungkung dengan Nasakom. Karena ide Nasakom Soekarno yang akan mendunia tidak diterima baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini bertanda demokrasi kurang berkembang di Indonesia saat itu.

Era orde baru demokrasi mati suri. Selama pemimpin kita berkuasa keamanan warga negara terjamin. Sandang pangan cukup, malahan surplus pangan. Pemimpin membangun bangsa secara terencana dan terprogram. Pelita menjadi ciri khas pemimpin kita saat itu. Tapi warga tidak boleh mengkritik kerja pemerintahan. Hukum tajam ke bawah, korupsi menjadi ciri khas (amplop di bawah map). Semua terbungkus rapi.

Era reformasi kran demokrasi terbuka namun pembangunan tidak terencana. Menurut Pakar Hukum Prof Mahfud MD dalam acara ILC TV one dengan tema pro kontra Soeharto menjadi pahlawan nasional. Korupsi di era reformasi sangat banyak, utang negara bertambah banyak.

Demikianlah perkembangan demokrasi di negara kepulauan terbesar di dunia. Dapat kita simpulkan bahwa:

1. Demokrasi di era orba kurang berkembang karena hanya ada satu ide yaitu Nasakom ide tunggal pemimpin dan panglima besar revolusi bung Karno. Akibatnya negara tersendat dalam pembangunan dalam dekade itu.
2. Demokrasi di era orba mati suri karena adanya bakokamtibmas orang tidak berani mengkritik pemerintah. Keadaan negara aman terkendali. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan pelita dengan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Namun pelaksanaan pembangunan: hukum  tajam ke bawah, korupsi oleh aparatur menjadi rahasia umum.
3. Demokrasi di era reformasi ibarat kran air lancar mengalir. Namun kebablasan dalam praktiknya. Etika kurang diutamakan akhirnya adat ketimuran kurang terawat. Akibatnya identitas bangsa tak teridentifikasi lagi oleh generasi muda sebagai penerus bangsa. Pembangunan dilaksanakan sesuai ide siapa yang berkuasa. Utang negara bertambah banyak. Pembangunan dilaksanakan tanpa arah hanya meninggalkan identitas siapa yang berkuasa.